Halid Saifullah: Rekomendasi Wajib Dijalankan

RDNews, Kaur – Kasus dugaan pelanggaran administrasi pemilu yang dilakukan kandidat petahana di Pilbup Kaur, Gusril Pausi lantaran mengganti kepala Dinas Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga Jon Harimol menjelang penetapan pasangan calon beberapa waktu lalu nampaknya bakal berbuntut panjang.

Baca Juga

Meski beberapa waktu lalu Bawaslu Kabupaten Kaur telah merekomendasikan Gusril untuk didiskulaifikasi, namun KPU Kaur memutuskan jika Gusril tidak bersalah dan terbebas dari ancaman diskualifikasi.

Kabupaten Kaur sendiri menjadi salah satu daerah yang diproses Bawaslu daerah terkait dugaan pelanggaran pasal 71 UU 10 tahun 2016. Hal ini disampaikan oleh ketua Bawaslu Republik Indonesia, Abhan dalam sesi webinarnya bersama Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian belum lama ini.

Baru-baru ini Komisioner Bawaslu Provinsi Bengkulu Divisi Hukum, Halid Saifullah turut berkomentar terkait hal tersebut. Menurutnya, meski seluruh keputusan ada ditangan KPU di daerah, rekomendasi yang disampaikan oleh Bawaslu tetap harus dijalankan.

“Rekomendasi itu wajib dijalankan, meskipun mekanisme tindaklanjutnya sepenuhnya menjadi kewenangan KPU,” jelasnya seperti dilansir Kantor Berita RMOLBengkulu

Seperti diketahui bahwa rekomendasi Bawaslu yang dalam hal ini Bawaslu Kaur untuk pelanggaran yang dilakukan kandidat petahana Gusril Pausi diabaikan KPU Kaur. Dalam keputusannya, KPU Kaur menganulir seluruh rekomedasi Bawaslu dan menyatakan Gusril tidak melakukan pelanggaran atas pergantian Kadis Disparpora Kaur.

Kendati demikian, tidak seluruh komisioner setuju dengan keputusan yang diambil KPU. Dari 5 orang komisioner KPU Kaur hanya 3 orang komisioner yang menandatangani hasil rapat pleno yaitu, Ketua KPU Mexxy Rismanto, Sirus Legiyati, dan Yuhardi. Sedangkan Irpanadi dan Radius memilih tidak menandatangani karena tidak pernah menyetujui keputusan KPU Kaur.

Irpanadi mengatakan, dirinya memilih tidak tandatangan karena keputusan yang diambil dinilai tidak sesuai dengan amanat UU dan PKPU. UU Nomor 10 tahun 2016 dan PKPU nomor 1 tahun 2020 tentang pencalonan, dan PKPU nomor 25 tahun 2013 tentang penyelesaian sengketa, KPU berkewajiban atau menjalankan keputusan Bawaslu. Sedangkan keputusan Bawaslu Kaur menyatakan bahwa petahana terbukti melanggar dan diberikan sanksi diskualifikasi.

“Rekomendasi Bawaslu menyatakan dugaan pelanggaran itu jelas bahwa petahana melanggar dan dinyatakan harus didiskualifikasi. Akan tetapi putusan yang dilakukan teman-teman dinyatakan tidak terpenuhi atau tidak terbukti,” tutupnya. [red]

RDNews, Bengkulu – Bawaslu Provinsi Bengkulu menggelar silaturahmi dengan Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Bengkulu di Sekretariat Sentra Gakkumdu Jumat, (14/8) sore. Dalam pertemuan itu, lembaga penyelenggara pemilu dan organisasi perusahaan media siber ini juga berdiskusi tentang ‘Kesiapan Jajaran Bawaslu Dalam Melakukan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan…